Upaya Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjalankan kebijakan efisiensi anggaran

EQOZMEDIA.ID –  Usai dilantik menjadi gubernur Sulawesi Tengah periode 2025—2030, Anwar Hafid langsung bergegas menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi amanat Pemerintah Pusat.

Salah satu target pemangkasan adalah pos anggaran perjalanan dinas di lingkup Pemprov Sulteng yang besarnya mencapai hampir Rp 200 miliar. Efisiensi pada sektor ini demi memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.

“Kalau dihitung-hitung, ini seperti ada orang yang berjalan terus tanpa pernah di kantor,” ujar Anwar Hafid saat memimpin rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulteng dilansir Mercusuar (4/3/2025).

Oleh karena itu, ia akan mengatur ulang kebijakan perjalanan dinas, menetapkan batasan bagi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, hingga staf. Tujuannya agar penggunaan anggaran lebih terkontrol sehingga tidak ada lagi pemborosan kas daerah.

Pemprov Sulteng sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1/SETDA/2025 yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido.

Isi surat edaran itu menunda sementara seluruh perjalanan dinas serta kegiatan perangkat daerah, kecuali untuk kegiatan-kegiatan mendesak yang telah mendapat persetujuan gubernur, semisal penanganan darurat bencana, pembayaran operasional rutin seperti listrik dan internet, serta layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pemangkasan anggaran perjalanan dinas sudah dilakukan, tetapi tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah. Setiap uang yang keluar dari kas daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” tegas Anwar Hafid menyitir ANTARA (7/3).

Sejak masa kampanye pemilihan kepala daerah, politisi dari Partai Demokrat ini telah mencanangkan program-program sebagai landasan pemerintahannya, misalnya Berani Cerdas untuk pendidikan, Berani Sehat untuk layanan kesehatan, Berani Menyala dalam penyediaan listrik, dan Berani Panen Raya yang berfokus pada ketahanan pangan.

Maka ia pun meminta setiap ASN harus bekerja sama merealisasikan program-program tersebut yang harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemprov Sulteng akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja setiap organisasi perangkat daerah dan kepala dinas.

Masing-masing kepala dinas wajib melaporkan setiap perkembangan program-program tersebut secara berkala melalui surat elektronik atau email.

“RPJMD bukan sesuatu yang rumit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele. Saya ingin ini selesai bulan April. Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk Sulawesi Tengah dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu sebagai bentuk pengunduran diri,” pungkas Anwar Hafid.

Penulis : Andi Baso